Kisah jelas – Lembaga negara independen seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mengalami guncangan hebat akibat skandal yang melibatkan pimpinan mereka. Tiga tokoh utama dari lembaga-lembaga ini—Anwar Usman, Firli Bahuri, dan Hasyim Asy’ari—terlibat dalam kasus-kasus yang mengguncang fondasi kepercayaan publik terhadap Lembaga independen negara ini.
Pada November 2023, Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), dijatuhi sanksi berat berupa pencopotan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Sanksi tersebut terkait dengan putusan kontroversial terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. Anwar dinyatakan melanggar berbagai prinsip etika hakim konstitusi, termasuk ketidakterpihakan, integritas, dan independensi. Meskipun demikian, Anwar tidak mengundurkan diri dari proses pengambilan keputusan, yang membuatnya semakin terjerat dalam pelanggaran etik yang mendalam.
”Baca juga: Mengintensifkan Pernyataan Sikap Hima Persis Terhadap Kasus Judi Online di DPR RI“
Pada bulan yang sama, Firli Bahuri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat itu, menghadapi masalah serius setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Langkah hukum ini menyusul penyelidikan yang menunjukkan adanya bukti yang cukup terhadap keterlibatan Firli dalam tindak pidana korupsi terkait jabatannya. Akibatnya, Firli mengajukan pengunduran diri pada Desember 2023, meninggalkan kursi pimpinan KPK dalam situasi yang memalukan.
Peristiwa terbaru mengguncang Komisi Pemilihan Umum (KPU) ketika Hasyim Asy’ari, Ketua KPU, dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Keputusan ini diambil setelah Hasyim terbukti melakukan tindak asusila terhadap anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag. DKPP menemukan bahwa Hasyim secara paksa melakukan hubungan badan dengan anggota tersebut di sebuah hotel di Belanda, memicu kecaman publik yang luas terhadap perilaku tidak pantas seorang pemimpin lembaga negara.
”Simak juga: Strategi Tindakan Mendesak BSSN Melawan Gelombang Serangan Siber di Indonesia“
Skandal-skandal yang melibatkan pimpinan dari MK, KPK, dan KPU ini tidak hanya merusak reputasi individu, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kredibilitas lembaga-lembaga penting ini. Publik menuntut transparansi, akuntabilitas, dan langkah tegas untuk memulihkan martabat lembaga-lembaga yang seharusnya menjaga keadilan, kejujuran, dan proses demokrasi. Pemulihan kredibilitas akan menjadi tantangan berat bagi penerus-penerus mereka, yang diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik dengan integritas yang tak terbantahkan.
