kisahjelas.com – Pertumbuhan kredit perbankan nasional mengalami perlambatan sepanjang pertengahan 2025. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, kredit tumbuh 8,43% pada Mei 2025. Namun, pada Juni hanya 7,7% dan kembali turun ke 7,03%. Kondisi ini menjadi alasan pemerintah mengambil langkah strategis untuk mendorong penyaluran dana segar ke sektor perbankan.
Baca Juga : “Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2025, Resmi Pakai Nomor 1“
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan pemerintah menyalurkan Rp200 triliun ke lima bank milik negara. Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing memperoleh Rp55 triliun. BTN menerima Rp25 triliun, sementara BSI mendapat Rp10 triliun. Dana ini berasal dari simpanan pemerintah di bank sentral yang dialihkan ke bank komersial agar bisa menggerakkan kredit.
Dana tersebut bukan dana darurat, melainkan instrumen likuiditas yang ditujukan untuk menggerakkan sektor riil. Pemerintah ingin menciptakan akses kredit lebih besar agar perekonomian nasional terdorong stabil. Penempatan dana di bank Himbara juga dipastikan tidak mengganggu sistem keuangan maupun transaksi valas.
Menurut Purbaya, pemerintah menargetkan pertumbuhan kredit perbankan menembus dua digit pada 2026. Ia optimistis angka 11% dapat dicapai berkat tambahan likuiditas dari dana Rp200 triliun. Saat ini, realisasi penyaluran kredit sudah berjalan baik tanpa menimbulkan gangguan di sektor perbankan.
Purbaya menegaskan, pemerintah akan terus mengevaluasi dampak penempatan dana tersebut. Jika dalam dua bulan tidak terlihat pertumbuhan signifikan, dana bisa ditarik kembali. “Kalau lemah, kita ambil lagi duitnya,” ujarnya di sela acara Akad Massal KPR FLPP di Cileungsi, Senin (29/9/2025).
Pengawasan dilakukan untuk memastikan bank tidak menyalahgunakan dana tersebut, misalnya untuk bermain di pasar dolar. Hingga kini, tidak ditemukan adanya penyimpangan. Pemerintah menilai bank telah menyalurkan dana sesuai kebutuhan kredit produktif.
Langkah serupa pernah diambil pemerintah pada periode pemulihan ekonomi pascapandemi. Dana pemerintah ditempatkan di bank umum untuk memperluas pembiayaan UMKM, perumahan, dan sektor produktif lainnya. Kebijakan tersebut terbukti mampu menjaga pertumbuhan kredit di tengah tekanan global.
Meskipun dana segar sudah digulirkan, tantangan tetap ada. Perlambatan ekonomi global dan penurunan permintaan kredit bisa memengaruhi capaian target. Purbaya berharap koordinasi antara pemerintah, perbankan, dan regulator keuangan mampu memperkuat kepercayaan pasar.
Jika target pertumbuhan kredit tercapai, ekonomi nasional berpotensi tumbuh lebih stabil. Akses pembiayaan untuk rumah tangga, korporasi, dan UMKM akan semakin luas. Hal ini diharapkan mampu mendongkrak konsumsi dan investasi domestik pada 2026.
Beberapa ekonom menilai, penempatan dana pemerintah di bank adalah kebijakan tepat jangka pendek. Namun, untuk jangka panjang, diperlukan reformasi struktural yang memperluas basis pembiayaan dan meningkatkan efisiensi perbankan.
Pemerintah melalui Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pertumbuhan kredit perbankan menembus 11% usai suntikan dana Rp200 triliun. Kebijakan ini menjadi upaya strategis mendorong likuiditas dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada kemampuan bank menyalurkan dana ke sektor produktif serta kondisi perekonomian global.
Baca Juga : “Sandiaga Uno Dorong UMKM Tingkatkan Daya Saing Kemasan“
