Presiden Prabowo Gagas Dewan Baru untuk Atasi Tantangan Kesehatan Finansial
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi menggagas pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat. Inisiatif strategis ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah mendampingi Presiden dalam pertemuan bilateral dengan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 27 November 2025.
Ratu Maxima hadir dalam kapasitasnya sebagai Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA) dan memberikan dukungan terhadap langkah Indonesia dalam meningkatkan literasi, inklusi, dan kesehatan keuangan masyarakat.
Baca Juga : “Bahlil Tegaskan TNI Jaga Kilang Pertamina Demi Cegah Sabotase“
Pelengkap dan Penyempurna Peran Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI)
Pembentukan dewan nasional ini akan melengkapi peran Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang sudah ada. Jika DNKI selama ini berfokus pada inklusi keuangan, dewan baru yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo akan mengemban tanggung jawab lebih luas, termasuk isu kesehatan finansial (financial health) masyarakat Indonesia.
“Bapak Presiden meminta agar dibentuk dewan nasional terkait kesejahteraan keuangan ataupun financial health,” kata Airlangga dalam konferensi pers usai pertemuan tersebut.
Menurut Airlangga, Prabowo menilai perlunya sebuah platform koordinasi nasional yang tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga menjamin keberlanjutan dan ketahanan finansial masyarakat melalui edukasi, transparansi data, serta penguatan kelembagaan.
Kolaborasi Multi-Pihak: Pemerintah, Perbankan, dan Konsumen
Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan ini dirancang sebagai wadah kolaboratif lintas sektor. Pemerintah berencana melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga perbankan, sektor teknologi keuangan (fintech), akademisi, dan komunitas konsumen.
Salah satu agenda utama dewan adalah pengembangan sistem open financial data atau data keuangan terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk mendukung pengambilan keputusan ekonomi. Dengan sistem ini, konsumen juga dapat memperoleh akses yang lebih luas dan transparan terhadap informasi keuangan mereka.
“Diharapkan data keuangan dapat diakses secara lebih terbuka. Ini termasuk digital ID, knowledge sharing, dan sektor asuransi,” jelas Airlangga.
Langkah ini juga akan mendukung kebijakan nasional yang tengah digodok untuk mengembangkan sistem identitas digital terpadu (digital ID) guna memperkuat ekosistem keuangan digital Indonesia.
Fokus pada Literasi Keuangan dan Peningkatan Akses Informasi
Selain aspek kebijakan dan regulasi, literasi keuangan juga menjadi pilar penting dalam pembentukan dewan ini. Pemerintah menyadari bahwa akses keuangan tanpa pemahaman yang memadai akan berisiko tinggi bagi masyarakat, terutama kelompok rentan.
Airlangga menyatakan pentingnya peningkatan literasi keuangan yang merata agar masyarakat dapat membuat keputusan keuangan secara bijak dan bertanggung jawab. Data menunjukkan bahwa saat ini tingkat literasi keuangan Indonesia berada di angka 66,64 persen, jauh lebih baik dibandingkan sejumlah negara OECD.
“Literasi keuangan kita sudah baik, tapi harus terus ditingkatkan agar tidak hanya akses, tapi juga pemahaman yang kuat,” ujar Airlangga.
Capaian Inklusi Keuangan Jadi Modal Positif
Indonesia kini mencatatkan tingkat inklusi keuangan sebesar 92,7 persen, sebuah capaian besar yang menjadi landasan kuat untuk melangkah ke tahapan selanjutnya, yakni pembangunan kesejahteraan keuangan yang berkelanjutan.
Sebagai bagian dari strategi ini, Presiden Prabowo juga menargetkan agar 88,7 juta rumah tangga di Indonesia memiliki rekening bank aktif. Langkah ini tidak hanya mendorong transparansi bantuan sosial, tetapi juga membuka akses masyarakat terhadap berbagai produk keuangan formal.
“Dengan 88,7 juta rumah tangga di seluruh Indonesia, itu yang terus didorong untuk memiliki rekening,” tegas Airlangga.
Program ini akan disinergikan dengan program bantuan sosial, digitalisasi desa, dan sistem subsidi berbasis rekening untuk meminimalkan kebocoran dan memperkuat sistem perlindungan sosial nasional.
Dukungan Global dari Ratu Maxima dan Komunitas Internasional
Kunjungan Ratu Maxima menunjukkan besarnya perhatian global terhadap transformasi sistem keuangan inklusif di Indonesia. Ratu Maxima selama ini dikenal aktif mendorong pembangunan ekosistem keuangan yang adil dan inklusif di negara berkembang.
Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi tinggi atas peran serta Ratu Maxima, yang dinilai konsisten mendorong kesehatan keuangan global, termasuk di Indonesia. Kehadiran beliau memperkuat komitmen bersama untuk membangun sistem keuangan yang lebih adaptif terhadap tantangan digital dan sosial.
Kontribusi Ratu Maxima juga dianggap membantu Indonesia dalam menyusun peta jalan kebijakan keuangan yang pro-rakyat, inklusif, dan ramah terhadap perkembangan teknologi finansial modern.
Masa Depan Sistem Keuangan Indonesia di Bawah Pemerintahan Prabowo
Langkah Presiden Prabowo membentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan menjadi indikasi arah baru kebijakan ekonomi Indonesia. Fokusnya bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan manfaat keuangan dan peningkatan daya tahan ekonomi rumah tangga.
Dewan ini akan bekerja lintas kementerian dan sektor untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kemampuan mengelola keuangannya secara sehat, memiliki akses terhadap produk keuangan yang sesuai kebutuhan, dan mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi modern.
Dengan fondasi inklusi keuangan yang kuat, serta literasi yang terus berkembang, Presiden Prabowo menargetkan agar sistem keuangan Indonesia menjadi salah satu yang paling resilien dan inklusif di kawasan ASEAN.
Kesimpulan: Menuju Ekosistem Keuangan yang Lebih Sehat dan Merata
Pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan oleh Presiden Prabowo bukan sekadar inisiatif baru, melainkan langkah strategis untuk membangun masa depan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan.
Melalui kerja sama pemerintah pusat, sektor perbankan, lembaga internasional, serta masyarakat, Indonesia berharap dapat mencapai ekosistem keuangan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.
Keterbukaan data, edukasi keuangan, serta integrasi digital menjadi fondasi utama kebijakan ini, yang pada akhirnya bertujuan untuk menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan dan menyeluruh.
Baca Juga : “Prabowo Kumpulkan Menteri Bahas Bencana di Sumut, Sumbar, hingga Aceh“