PP Kesehatan Perketat Regulasi Susu Formula

Kisah jelas – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 membawa angin segar dalam upaya mendukung kesehatan bayi di Indonesia. Dengan memperketat regulasi seputar susu formula dan produk pengganti air susu ibu (ASI). Aturan ini menjadi bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan pemberian ASI eksklusif bagi bayi di seluruh Indonesia.

Fokus Baru dalam Regulasi Susu Formula

Regulasi terbaru ini secara khusus mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan susu formula bayi dan produk pengganti ASI, mulai dari larangan promosi hingga diskon. Aturan yang tertera dalam Pasal 33 PP Kesehatan ini dikeluarkan. Untuk menghindari segala bentuk kegiatan yang dapat menghambat upaya pemberian ASI eksklusif kepada bayi.

“Baca juga: Mungkinkah Operasi Caesar Menyebabkan Kerusakan Otak?”

Larangan Promosi dan Diskon: Menyelaraskan Dengan Standar Internasional

Salah satu poin penting dari PP Nomor 28 Tahun 2024 adalah larangan terhadap berbagai bentuk promosi dan diskon. Yang terkait dengan susu formula bayi dan produk pengganti ASI. Berikut adalah beberapa kegiatan yang diatur dalam regulasi ini:

• Pemberian Contoh Produk dan Penawaran Kerja Sama: Produsen dan distributor dilarang memberikan contoh produk secara cuma-cuma kepada fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis, atau ibu hamil dan ibu yang baru melahirkan. Tujuannya adalah untuk mencegah potensi pengaruh negatif terhadap keputusan pemberian ASI eksklusif.
• Penjualan Langsung ke Rumah: Penjualan susu formula bayi dan produk pengganti ASI langsung ke rumah dilarang. Langkah ini diambil untuk menghindari akses yang tidak terkendali dan potensi dorongan konsumen untuk memilih produk tersebut secara tidak perlu.
• Potongan Harga dan Diskon:Pemberian potongan harga atau tambahan bentuk apapun sebagai daya tarik untuk membeli susu formula dilarang. Hal ini untuk mencegah penggunaan insentif finansial yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen.
• Penggunaan Influencer dan Media Sosial: Larangan juga mencakup penggunaan tenaga medis, kader kesehatan, tokoh masyarakat, atau influencer media sosial dalam promosi susu formula bayi. Upaya ini bertujuan untuk menghindari potensi bias yang dapat mempengaruhi publik dalam memilih produk pengganti ASI.
• Pengiklanan di Media Massa: Pengiklanan susu formula, baik dalam media cetak, elektronik, luar ruang, maupun media sosial, tidak diperbolehkan. Ini sejalan dengan rekomendasi Majelis Kesehatan Dunia (World Health Assembly) yang mendukung promosi ASI eksklusif dan mengurangi paparan iklan produk pengganti ASI.
• Promosi Silang Produk Pangan: Promosi silang antara produk pangan dengan susu formula bayi juga dilarang. Regulasi ini bertujuan untuk menjaga agar produk pengganti ASI tidak dihubungkan dengan promosi produk pangan lainnya yang dapat mengaburkan fokus pemberian ASI.

Dukungan untuk Program ASI Eksklusif

Kepala Biro Hukum Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Indah Febrianti, S.H., M.H, menjelaskan bahwa peraturan ini merupakan langkah konkret. Untuk mendukung program ASI eksklusif yang direkomendasikan oleh organisasi kesehatan dunia. Menurut Indah, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa upaya pemberian ASI eksklusif tidak terganggu oleh kegiatan pemasaran produk pengganti ASI.

“Kebijakan larangan iklan susu formula untuk mendukung program ASI eksklusif. Yang juga disesuaikan dengan rekomendasi Majelis Kesehatan Dunia (World Health Assembly),” ujar Indah dalam pernyataan resmi yang dilansir dari website Kemenkes pada Minggu (11/9/2024).

“Simak juga: Peran Penting ASI dalam Penanganan Alergi Susu Sapi pada Anak, Menurut Dr. Budi Setiabudiawan”

Mengadopsi Kode Internasional dan Aturan WHO

PP Nomor 28 Tahun 2024 mengadopsi prinsip-prinsip dari Kode Internasional Pemasaran Produk Pengganti ASI, dan aturan terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mematuhi standar global dalam melindungi dan mempromosikan kesehatan bayi melalui pemberian ASI eksklusif.

Dengan adanya regulasi ini, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih mendukung pemberian ASI eksklusif. Mengurangi pengaruh negatif dari pemasaran produk pengganti ASI, dan pada akhirnya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan bayi di Indonesia.