Peran Perusahaan Sawit Cegah Karhutla Musim Kemarau
kisahjelas.com – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, aktif meninjau kesiapan perusahaan kelapa sawit menghadapi musim kemarau 2025. Dalam dua pekan terakhir, ia turun langsung ke lapangan untuk memastikan kesiapan fasilitas dan sumber daya mitigasi kebakaran lahan. Hanif menekankan pentingnya kesiapan sarana dan prasarana di lapangan, terutama di daerah rawan seperti Riau dan Kalimantan Barat. Ia berharap kolaborasi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) terus diperkuat.
Hanif juga menyatakan bahwa sinergi dengan GAPKI dan para pemangku kepentingan lain sangat krusial. Ia menegaskan bahwa upaya pencegahan karhutla memerlukan koordinasi intensif, mengingat luasnya wilayah dan beragamnya kondisi geografis di Indonesia.
Sekretaris Jenderal GAPKI, M. Hadi Sugeng, memastikan bahwa seluruh perusahaan anggota GAPKI sudah menyiapkan langkah nyata dalam menghadapi musim kemarau. Di Kalimantan Barat, GAPKI mewajibkan 752 perusahaan anggotanya untuk mematuhi regulasi serta menjaga kesiapsiagaan personel dan peralatan.
GAPKI juga melibatkan masyarakat sekitar dalam mencegah kebakaran. Mereka mengandalkan berbagai pendekatan, termasuk pemetaan titik rawan api, modifikasi cuaca, dan memastikan ketersediaan air di area kritis. Menurut Hadi, prinsip keberlanjutan menjadi komitmen jangka panjang GAPKI yang mencakup aspek lingkungan dan sosial.
Kementerian LHK mencatat Kalimantan Barat sebagai provinsi dengan titik panas terbanyak di Indonesia, yakni 57 titik. Hal ini menjadikan wilayah tersebut prioritas utama dalam pencegahan karhutla.
“Baca Juga : Strategi AUTO & DRMA Raup Cuan Jelang Mudik”
Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harrison, mengungkapkan bahwa provinsinya memiliki 14,7 juta hektare wilayah perkebunan dan 8,32 juta hektare kawasan hutan. Selain itu, Kalbar memiliki ekosistem gambut seluas 2,67 juta hektare, terbesar keempat di Indonesia setelah Papua, Riau, dan Kalimantan Tengah. Dengan kondisi tersebut, Kalbar masuk dalam kategori wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Untuk mengatasi risiko ini, Harrison menekankan pentingnya kolaborasi. Ia menyebut bahwa pemerintah daerah tidak bisa bergerak sendiri. Oleh karena itu, Pemprov mendorong keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. Kelompok seperti Desa Mandiri Peduli Gambut, Masyarakat Peduli Api, dan Kelompok Tani Peduli Api telah dilibatkan dalam upaya mitigasi.
Selain memberdayakan masyarakat, pemerintah juga melakukan langkah teknis. Salah satunya adalah rekayasa cuaca atau modifikasi cuaca guna menurunkan risiko kekeringan ekstrem. Langkah ini dikombinasikan dengan kerja sama lintas sektor.
Pemerintah daerah bekerja sama dengan TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta para pelaku usaha. Sinergi ini dilakukan agar pencegahan karhutla berjalan efektif di seluruh titik rawan. Upaya ini menunjukkan keseriusan Kalimantan Barat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan perlindungan ekosistem gambut di tengah ancaman musim kemarau.
“Baca Juga : One Way Diberlakukan dari GT Cikampek ke Kalikangkung”
