BBM Subsidi
Pemerintah memperpanjang kebijakan relaksasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tanpa pemindaian QR Code di daerah terdampak bencana di Sumatera. Perpanjangan ini menyusul diperpanjangnya status tanggap darurat di beberapa provinsi.
Kebijakan ini bertujuan memastikan kelancaran pasokan energi vital bagi masyarakat dan logistik penanggulangan bencana. Gangguan infrastruktur dan jaringan internet di lokasi bencana menjadi pertimbangan utama.
Baca Juga : “Pendakian Gunung Semeru Ditutup Sementara karena Cuaca”
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM), Yuliot Tanjung, menegaskan relaksasi tetap berlaku untuk Aceh dan Sumatera Utara. Kedua provinsi ini masih berstatus tanggap darurat akibat banjir dan tanah longsor.
“Jadi untuk ini, Aceh sama Sumatera Utara itu ada relaksasi,” ungkap Yuliot di Jakarta, Jumat (12/12/2025). Kebijakan ini merupakan respons cepat terhadap kondisi darurat untuk mempermudah akses masyarakat terhadap BBM.
Yuliot Tanjung menyatakan pemerintah akan mempertimbangkan perpanjangan kebijakan untuk Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memperpanjang masa tanggap darurat hingga 22 Desember 2025.
“Kalau memang dalam pemulihan masih dibutuhkan, kita akan lakukan perpanjangan,” kata Yuliot. Keputusan akhir akan melihat evaluasi kebutuhan dan kondisi lapangan terkini di wilayah terdampak.
PT Pertamina menjamin pasokan BBM dan LPG ke wilayah bencana. Perusahaan menggunakan kombinasi transportasi darat, laut, dan udara untuk mengatasi kendala akses.
Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, mengapresiasi kolaborasi dengan TNI, Polri, BNPB, dan pemerintah daerah. Kolaborasi ini penting untuk distribusi ke daerah terisolir.
Sejak 3 Desember 2025, Pertamina Patra Niaga mengaktifkan distribusi via udara. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menjelaskan penggunaan berbagai pesawat.
Armada seperti Hercules, Casa, dan helikopter dengan sling load dikerahkan. Langkah ini mengatasi hambatan mobilitas darat akibat rusaknya infrastruktur jalan dan jembatan.
Hingga kini, Pertamina telah menyalurkan pasokan melalui udara ke Aceh. Bantuan terdiri dari 3.800 liter BBM gasoline dan 12.800 liter gasoil.
Perusahaan juga mendistribusikan 154 tabung LPG Bright Gas. Untuk wilayah yang sangat terisolir, Pertamina menyiapkan tambahan moda udara seperti air tractor.
Kebijakan relaksasi ini berawal dari keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada awal Desember. Tujuannya menjaga kelancaran distribusi energi selama tanggap darurat bencana hidrometeorologi.
“Tidak perlu pakai barcode, ini dalam rangka mengantisipasi semua,” tegas Bahlil saat itu. Kebijakan ini bersifat sementara dan ditujukan untuk kondisi darurat.
Pemerintah meminta masyarakat menggunakan kebijakan ini dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya kepatuhan untuk mencegah penyalahgunaan.
“Saya mohon agar tolong jangan disalahgunakan. Kita harus pakai betul-betul sesuai kebutuhan,” imbau Bahlil. Imbauan ini menjaga efektivitas bantuan untuk yang benar-benar membutuhkan.
Untuk mendukung kebijakan ini, Pertamina menambah armada mobil tangki dan personel logistik. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga memberi fleksibilitas operasional.
Relaksasi mencakup pemindahan alokasi BBM antarkabupaten dalam satu provinsi. Langkah ini memastikan stok BBM tersedia di titik-titik yang paling membutuhkan.
Kebijakan pembelian tanpa QR Code difokuskan untuk mempercepat pemulihan daerah bencana. Akses energi yang mudah mendukung operasional alat berat dan pengiriman logistik.
Pemerintah akan mengevaluasi kebijakan ini secara berkala sesuai perkembangan lapangan. Kebijakan akan segera dinormalkan setelah kondisi darurat dan akses infrastruktur membaik.
Kesimpulan:
Perpanjangan relaksasi pembelian BBM subsidi tanpa QR Code menunjukkan komitmen pemerintah dalam penanganan bencana. Kebijakan darurat ini menjadi bantalan sosial penting bagi masyarakat terdampak. Keberhasilannya bergantung pada kolaborasi semua pihak dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan.
Baca Juga : “Skema Baru Penyaluran Subsidi BBM Dimulai 2025, Ini 3 Opsi yang Dipertimbangkan Pemerintah”
