Pemerintah Dorong Investasi dan Targetkan Substitusi Impor Lewat 18 Proyek Strategis 2026
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah menghentikan ekspor bahan mentah mineral. Setelah melarang ekspor bijih nikel dan bauksit, pemerintah kini mengkaji penghentian ekspor timah. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi besar hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Bahlil menyampaikan bahwa Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada ekspor bahan mentah. Ia menilai langkah tersebut penting untuk memperkuat industri nasional dan memperluas penciptaan lapangan kerja. Pemerintah ingin memastikan sumber daya alam memberi manfaat maksimal bagi perekonomian domestik.
Baca Juga : “Susul Sukses Nikel, Menteri Bahlil Siap Stop Ekspor Timah Mentah Mulai Tahun Ini!“
“Tahun lalu kita melarang ekspor bauksit. Tahun ke depan kita akan mengkaji beberapa komoditas lain, termasuk timah. Tidak boleh lagi kita ekspor barang mentah. Silakan membangun investasi hilirisasi di dalam negeri,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/2/2026).
Kebijakan ini sejalan dengan arah pembangunan industri berbasis sumber daya. Pemerintah mendorong pelaku usaha membangun smelter dan fasilitas pengolahan di dalam negeri. Dengan demikian, produk mineral yang diekspor memiliki nilai tambah lebih tinggi.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menetapkan 18 proyek hilirisasi sebagai prioritas nasional tahun 2026. Total nilai investasi proyek tersebut mencapai Rp618 triliun. Proyek ini mencakup hilirisasi bauksit, nikel, gasifikasi batu bara, hingga pembangunan kilang minyak.
Pemerintah menargetkan proyek-proyek tersebut mulai berjalan pada tahun ini. Produk hasil hilirisasi diharapkan mampu menggantikan barang impor. Strategi ini bertujuan menciptakan pasar domestik yang kuat dan mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.
Bahlil juga mengajak investor nasional, termasuk sektor perbankan, untuk berperan aktif. Ia menilai pembiayaan dalam negeri sangat penting agar manfaat ekonomi tidak didominasi pihak asing. Menurutnya, perbankan memiliki peluang besar untuk membiayai proyek strategis ini.
“Semua produknya untuk melahirkan substitusi impor. Ini captive market dalam negeri. Ini kesempatan perbankan untuk membiayai,” kata Bahlil. Ia menegaskan hilirisasi harus memberikan nilai tambah yang dinikmati bangsa sendiri.
Pemerintah mencontohkan keberhasilan kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Pada 2018–2019, total ekspor nikel Indonesia hanya mencapai sekitar USD3,3 miliar. Setelah pelarangan ekspor dan pembangunan fasilitas pengolahan, nilai ekspor melonjak signifikan.
Pada 2024, total ekspor nikel mencapai sekitar USD34 miliar. Nilai tersebut meningkat hampir sepuluh kali lipat dalam waktu lima tahun. Pemerintah menilai lonjakan ini menjadi bukti konkret bahwa hilirisasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
Selain meningkatkan ekspor, hilirisasi nikel juga membuka banyak lapangan kerja. Investasi industri pengolahan memicu pertumbuhan kawasan industri baru. Dampaknya terasa pada peningkatan pendapatan daerah dan pembangunan infrastruktur pendukung.
Ke depan, pemerintah memproyeksikan program hilirisasi hingga 2040 dapat menarik investasi sekitar USD618 miliar. Dari angka tersebut, sekitar USD498,4 miliar berasal dari subsektor mineral dan batubara. Sementara itu, sekitar USD68,3 miliar diproyeksikan datang dari sektor minyak dan gas bumi.
Program ini juga diperkirakan menghasilkan nilai ekspor hingga USD857,9 miliar. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto diproyeksikan mencapai USD235,9 miliar. Pemerintah memperkirakan lebih dari tiga juta tenaga kerja dapat terserap dari program tersebut.
Penghentian ekspor timah, jika diterapkan, akan mengikuti pola kebijakan nikel dan bauksit. Pemerintah akan memastikan kesiapan industri pengolahan dalam negeri sebelum kebijakan berlaku penuh. Langkah ini diharapkan menjaga stabilitas pasar dan kepastian usaha.
Dengan strategi hilirisasi yang konsisten, pemerintah menargetkan struktur ekonomi Indonesia menjadi lebih kuat dan berdaya saing. Bahlil menegaskan bahwa sumber daya alam harus menjadi fondasi industrialisasi nasional. Kebijakan ini akan terus dikawal agar memberi manfaat jangka panjang bagi perekonomian Indonesia.
Baca Juga : “Purbaya Kritik Impor Kapal Bekas: Pilih Dukung Industri Lokal“